Prinsip Kebijakan Politik Etis

3 Prinsip Kebijakan Politik Etis

3 Prinsip Kebijakan Politik Etis

Prinsip Kebijakan Politik Etis – Kebijakan Etis atau Politik Timbal Balik slot bet kecil adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpendapat bahwa Belanda harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik dan reaksi terhadap Sistem Tanam Paksa.

Terlepas dari manfaat besar yang diperoleh pengusaha Belanda dan pemerintah dari Sistem Tanam Paksa, penduduk asli Indonesia menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dalam kondisi yang sulit.

Hal ini mendorong tokoh-tokoh di Belanda, seperti Pieter Brooshooft (jurnalis Surat Kabar De Locomotief) slot starlight princess 1000 dan Conrad Theodore van Deventer (politisi), serta penulis Multatuli (nama asli Eduard Douwes Dekker) menerapkan “Politik Timbal Balik”, sebagai landasan moral. tanggung jawab rakyat Belanda. terhadap bangsa Indonesia. Kebijakan Etis Belanda menerapkan tiga kebijakan, yaitu:

1. Pendidikan (pendidikan)

Pendidikan dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan modern di Indonesia, misalnya Technische Hogereschool te Bandung (THS, Sekolah Teknik Bandung, sekarang ITB) Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, sekolah pamong praja) dan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA, sekolah medis) Namun pendidikan ini hanya terjangkau oleh kalangan bangsawan (priyayi) atau orang-orang terpandang.

Baca juga: 4 Daftar Kawasan Pelestarian Alam di Pulau Jawa

2. Irigasi (pembangunan saluran irigasi)

Pengairan dilakukan dengan membangun waduk, bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi sawah dan perkebunan. Contohnya adalah waduk Prijetan yang merupakan irigasi pada zaman Belanda di Lamongan, Jawa Timur dan jaringan irigasi di Sidoarjo dengan memanfaatkan sungai Brantas pada tahun 1848.

3. Imigrasi (perpindahan penduduk)

Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk dari Jawa yang padat penduduk keluaran macau untuk bekerja di perkebunan Belanda di luar Jawa yang penduduknya jarang. Kebijakan ini disebut juga dengan Transmigrasi. Program ini menguntungkan Belanda karena para pekebun Belanda mendapatkan buruh untuk lahannya. Transmigrasi dimulai pada zaman Belanda pada tahun 1905, ketika 155 keluarga dari Jawa dipindahkan ke Gedong Tataan di Lampung.